Network
BaraPost.co.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia berpotensi memiliki mayoritas saham perusahaan tambang PT Freeport Indonesia hingga 61 persen pada Senin, 18 Maret 2024.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Bahlil menjelaskan bahwa peningkatan kepemilikan saham ini dapat terwujud melalui penyelesaian Revisi Peraturan Pemerintah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Baca Juga: Kementerian ESDM Ungkapkan Potensi Batu Bara Indonesia Capai Rp62.500 triliun
Dia menekankan pentingnya revisi ini untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil, yang akan memungkinkan pemerintah untuk memperoleh kepastian investasi yang berkelanjutan.
"Kami telah mengadakan rapat terbatas dan kami akan mempercepat proses pengambilan keputusan. PP 96 ini akan mengalami penyesuaian agar memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan," ungkapnya.
Baca Juga: Jaga Stok Beras Nasional Bapanas Pemerintah akan Impor Beras 22.500 ton dari Kamboja
Bahlil juga menyebutkan bahwa penyesuaian dalam PP 96 bertujuan untuk mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan, sehingga Indonesia dapat memperoleh keuntungan maksimal dari investasi ini.
"Kami mengubah persyaratan perpanjangan kontrak, yang sebelumnya adalah paling cepat 5 tahun. Hal ini terkait dengan integrasi smelter dan eksplorasi underground minimal selama 10 tahun," tambahnya.
Baca Juga: Cara Menghitung THR dan Tunjangan untuk Pekerja Karyawan Tetap, PKWTT, Kontrak dan Freelance
