Network
BaraPost.co.id - Saksi ahli dari Dewan Pers, Herlambang Perdana Wiratraman, menekankan bahwa gugatan terhadap media di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar terkait pemberitaan adalah bentuk tekanan yang mengancam kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Ini merupakan tekanan terhadap kebebasan pers yang harus kita jaga dengan solidaritas. Pengadilan seharusnya tidak menjadi alat untuk menekan kebebasan pers," katanya setelah menjadi saksi ahli pers di PN Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis, 25 April 2024.
Menurut Herlambang, sengketa pers antara herald id dan inikatacoid sebenarnya bisa diselesaikan secara etis melalui mekanisme hak jawab yang dimiliki Dewan Pers, tanpa harus melibatkan pengadilan.
Hal ini telah terbukti dalam kasus-kasus sebelumnya seperti PT Cipta Yasa Multi Usaha (CYMA) dan Raymond Teddy.
Herlambang menyoroti pentingnya menggunakan mekanisme hukum khusus pers untuk menyelesaikan sengketa pers, seperti memberikan hak jawab dan koreksi, daripada langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.
Ia juga menekankan bahwa pengadilan seharusnya mengikuti putusan yang telah ada sebelumnya terkait kasus-kasus serupa, seperti putusan MA yang mengesampingkan gugatan.
Sebelumnya, lima mantan staf khusus di masa pemerintahan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah menggugat heraldid dan inikatacom di PN Makassar dengan nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mks, dengan klaim kerugian materiil total senilai Rp700 miliar akibat pemberitaan yang dianggap merugikan mereka.
