BaraPost.co.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa regulasi untuk meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 51 persen menjadi 61 persen tengah dipersiapkan.
Menurut Arifin, regulasi tersebut masih dalam proses dan diharapkan selesai dengan cepat.
Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara perlu direvisi terkait dengan penambahan saham tersebut.
Baca Juga: Bahlil Indonesia Bisa Miliki 61 persen Saham PT Freeport Indonesia Lewat PP Nomor 96 Tahun 2021
Arifin juga menyatakan harapannya agar regulasi tersebut dapat dikeluarkan dalam waktu dekat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan penyelesaian negosiasi kepemilikan saham 61 persen pada bulan Juni 2024, yang juga menjadi target yang sama bagi Arifin.
Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan dana tambahan dalam proses penambahan saham tersebut.
Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengungkapkan keyakinannya bahwa negosiasi dengan PT Freeport Indonesia akan berhasil, sehingga target kepemilikan saham 61 persen dapat tercapai.
Negosiasi ini juga didukung oleh penyelesaian revisi PP Nomor 96 Tahun 2021.
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Jokowi telah membahas isu ini dengan pimpinan Freeport McMoRan, yang juga telah dibahas sebelumnya di Washington DC pada November 2023.
Baca Juga: Mendag Zulkifli Hasan Pemerintah Dukung Industri Pakaian dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023
Presiden Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun dalam pertemuan tersebut.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kelangsungan investasi dan peningkatan kepemilikan saham dalam industri pertambangan.