Network
BaraPost.co.id - Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Pemuda MAS Sumatera Utara (DPW PPM SUMUT) telah mengadakan aksi unjuk rasa kedua di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan pada Selasa, 02 April 2024.
Dalam orasinya, Ketua DPW PPM SUMUT, M. Zulfahri Tambusai, menyampaikan keluhan masyarakat terkait pungutan liar dalam urusan administrasi seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran, terutama di sejumlah kecamatan di Kota Medan.
Baca Juga: KPU Umumkan Caleg Terpilih Kota Medan yang Menjadi Anggota DPRD Kota Medan PDIP dan PKS Mendominasi
Aksi tersebut juga mencatat adanya ketegangan antara Ketua DPW PPM SUMUT dan Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Medan, Dra. Sri Maharani, M.Pd, beserta stafnya terkait absennya Kepala Dinas, Baginda P. Siregar M.A.P, M.Si, yang dianggap menghindari pertemuan dengan peserta aksi.
Ketua DPW PPM SUMUT dan peserta aksi lainnya mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap praktik pungutan liar di Kantor Dukcapil Kota Medan, termasuk pungutan liar terkait parkir.
Baca Juga: Diskominfo Kota Medan Minta Perangkat Kota Medan Sigap Tanggapi Pengaduan Masyarakat
Sekretaris Dinas Dukcapil, dalam wawancara dengan media, mengalihkan tanggung jawab terkait pengutipan parkir kepada Dinas Perhubungan, yang menuai kritik dari para demonstran.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan terhadap ketidaktahuan atau ketidakpedulian pihak terkait, yang pada akhirnya memunculkan tuntutan kepada Walikota Medan untuk mencopot Kadisdukcapil Kota Medan dari jabatannya karena dinilai tidak bertanggung jawab dan membiarkan praktik pungutan liar.
